MENGENAL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI.

Hukum tentang mediasi. UU No. 30/1999 tentang Arbitrase yang diundangkan dan berlaku tanggal 12 agustus 1999 tidak hanya mengatur tentang Arbitrase saja, tetapi juga mengatur tentang alternatif yang lain untuk menyelesaikan masalah, yang dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, perdamaian, atau meminta pendapat seorang ahli. Pasal 1 point 10 UU No. 30/1999 menyatakan bahwa ADR adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang disetujui oleh para pihak dalam perjanjian, diluar pengadilan yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, perdamaian ataupun meminta pendapat ahli.

Selain dikenal dalam UU tentang Arbitrasi, mediasi saat ini juga wajib diterapkan dalam proses berperkara melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku tanggal 31 Juli  2008.

Pasal 6 UU No. 30/1999 juga mengatur cara penyelesaian masalah melalui jalur diluar pengadilan. Ada banyak cara yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah yang timbul secara damai. Jika para pihak memilih cara seperti tersebut diatas, para pihak akan bertemu secara langsung antar mereka dan hasil dari pertemuan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jika mereka menyelesaikannya dengan bertemu secara langsung, mereka dapat dibantu oleh seorang ahli atau lebih sebagai mediator, jika ternyata para pihak tidak dapat mengambil keputusan dengan bantuan mediator tersebut, maka para pihak dapat menunjuk institusi lain untuk untuk menjadi mediator. Proses mediasi akan dimulai tidak lebih dari 7 hari dari hari penunjukan. Kesepakatan yang dicapai dapat bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, serta dapat didaftarkan di pengadilan negeri, agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

Jika para pihak membawa sengketa mereka ke pengadilan, maka pengadilan juga tidak secara otomatis akan menyelesaikannya dengan cara litigasi atau dalam acara persidangan. Pengadilan akan  mencoba mendamaikan kedua belah pihak  sesuai dengan pasal 130 RIB. Lalu kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak akan dituangkan secara tertulis, dan akan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi, proses perdamaian para pihak akan di perintahkan oleh pengadilan sebelum pengadilan meriview sengketa tersebut dalam sebuah persidangan.

Islah. Sistem hukum Islam juga mengatur cara menyelesaikan sengketa tanpa harus dibawa kepada Qadzi, (sebutan untuk hakim dalam sistem hukum Islam ), sistem tersebut kenal dengan nama  Islah. Dasar hukum Islah dapat ditemukan dalam AL Qur’an surat Al Hujurat ayat 9. “jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah diantara keduanya, jika salah satu dari keduanya berlaku aniaya terhadap yang lainya, maka perangilah hingga yang satu itu kembali, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). Maka damaikanlah dengan adil, dan berlaku adilah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”  Islah artinya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih secara adil.

Inti dari Islah adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan fair lewat Mediasi. Islah bukan untuk sesuatu yang dilarang hukum atau untuk memperbolehkan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Prinsip ini merupakan implementasi dari sabda Nabi Muhammad ” setiap muslim dibatasi oleh kesepakatan yang telah mereka buat, kecuali kalau itu adalah perbuatan untuk melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum”.

Keuntungan dari Mediasi. Mediasi dalam sengketa bisnis akan lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis karena beberapa alasan, antara lain :

  1. Kontrol oleh para pihak.  Para pihak dapat mengkontrol semua proses dan apa yang dihasilkanya. Para pihak mempunyai kesempatan dan secara intensive untuk membuat konsep panduan untuk menyelesaikan sengketa bisnis tidak seperti pada pengadilan. Proses ini bersifat pribadi, para pihak dapat mengeluarkan semua permasalahan  bisnis yang terjadi dan dapat saling terbuka  tentang persepsi mereka tentang sengketa yang terjadi.
  2. Lebih efisien. Mediasi juga merupakan cara yang efisien untuk menyelesaiakn semua sengketa.  Para pihak dapat melihat dalam hari atau jam fakta dan tindakan hukum tidak seperti dalam proses litigasi yang memerlukan waktu bulanan bahkan tahunan. Para pihak juga dapat mengurangi biaya-biaya  untuk litigasi maupun biaya yang secara tidak langsung harus dikeluarkan  untuk melakukan tindakan hukum lainya.
  3. Komunikasi lebih efektif. Proses mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan juga untuk menggali lebih dalam tentang sengketa yang terjadi atau pengertian-pengertian yang lainya. Dalam proses mediasi juga memberikan kesempatan pada para pihak untuk berbicara hal-hal lain walaupun tidak dalam koridor hukum.
  4. Fleksibel. Proses mediasi sangat fleksibel dan dan diatur sedimikian rupa yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh klien serta objektifitas.
  5. Bersifat pribadi dan rahasia.  Terjaganya kerahasiaan dari proses yang terjadi akan lebih mempermudah terjadinya penyelesaian. Para pihak juga tidak segan-segan lagi untuk membuka informasi yang bersifat sensitif  karena mereka mempunyai kepercayaan kepada mediator dan proses mediasi, Banyak pelaku bisnis memilih mediasi adalah karena menghindari publikasi, karena mungkin dapat membawa dampak negatif kepada bisnis perusahaan atau kepada proses sengketa itu sendiri. Jadi dalam proses ini ada perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan atas sengketa yang terjadi jika dibandingkan dengan arbitrase ataupun litigasi.
  6. Awal dari proses penyelesaian selanjutnya.  Meskipun sengketa yang terjadi tidak terpecahkan dalam proses mediasi, akan tetapi minimal sudah ada dasar yang dapat dijadikan pijakan untuk alternatif proses lain yang akan ditempuh.

Peran Mediator. Tidak seperti arbiter atau hakim, mediator tidak memberikan keputusan kepada  para pihak atas sengketa yang terjadi. Mediator hanya membantu para pihak untuk memberikan gambaran secara objektif tentang permasalahan yang terjadi dan untuk mencari penyelesaian atas perbedaan pandangan para pihak. Mediator juga dapat memberikan usulan-usulan tentang solusi permasalahan yang sedang dimediasikan. Para pihak dapat saja menolak usulan yang ditawarkan mediator akan tetapi juga dapat menerimanya jika usulan tersebut dirasakn sebagai jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.

Win-win solution. Mediasi sangat potensial untuk mencapai win-win solution ini sangat berbeda dengan arbitrase dan litigasi yang memungkinkan adanya pihak yang menang atau yang kalah. Akan tetapi para pihak dalam sengketa biasanya akan mengalami frustasi dalam negosiasi yang berjalan sulit dalam mencari penyelesaian.  Maka dalam hal ini Mediator juga dituntut untuk dapat menciptakan situasi yang enak selama berlangsungnya pembicaraan antara dua pihak yang bersengketa tersebut. Karena biasanya pada awal-awal perundingan, suasana akan berlangsung panas, karena masing-masing pihak tentunya akan memperjuangkan kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri saja untuk itu mediator harus dapat membaca psikologis dari para pihak, sehingga perundingan tetap dapat dilanjutkan.

Keputusan yang diambil dalam proses mediasi memungkinkan untuk memberi kepuasan kepada para pihak sehingga walaupun pernah terjadi sengketa akan tetapi masih memungkinkan para pihak untuk tetap melanjutkan hubungan bisnisnya. 

Semoga bermanfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

PRIVATE PLACEMENT

Private Placement merupakan tindakan untuk menempatkan sejumlah dana tertentu dari seorang investor untuk tujuan tertentu. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang melakukan tindakan untuk menerima Private Placement antara lain:

  1. Untuk memperbaiki kinerja dan laporan keuangan Perusahaan. Karena dengan dilakukannya private placement akan ada fresh money  yang masuk ke dalam kas perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya perbaikan kinerja maupun laporan keuangan Perusahaan.
  2. Meningkatkan Citra atau Good WillPerseroan di mata Investor.  Tujuan ini biasanya ingin dicapai oleh perusahaan yang akan menjual sahamnya dilantai bursa (IPO). Karena jika ada perusahaan lain ataupun pemegang saham lain yang mempunyai track record yang bagus dalam dunia usaha, maka mau tidak mau citra calon emiten tersebut akan naik di mata masyarakat maupun pelaku bisnis lain yang berminat sebagai investor. Sehingga diharapkan pada saat dilakukanya IPO maka akan banyak calon investor yang tertarik untuk membeli saham dari calon emiten, karena tidak dapat dipungkiri, selain kinerja keuangan, salah satu yang menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham IPO adalah dengan siapa investor akan berpartner sebagai pemegang saham.

Dalam melakukan private placement sebagai salah satu strategic Partnership, ada beberapa metode lazim dilakukan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukannya yaitu:

  1. Penjualan atau penerbitan saham. Dengan penjualan atau penerbitan saham diharapkan ada pemilik baru yang dipandang bonafid yang akan masuk sebagai pemegang saham. Dalam penjualan atau penerbitan saham maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah ketentuan yang ada dalam Anggaran dasar perusahaan itu sendiri misalnya yang berkaitan dengan RUPS juga ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Hal yang juga penting diperhatikan adalah jika ada pihak asing yang akan masuk sebagai pemegang saham baru, maka harus dilihat status perusahaan tersebut, jika status perusahaan masih perusahaan non fasilitas atau perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) maka harus diubah menjadi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing (PMDN). Perusahaan juga harus memperhatikan apakah dengan penjualan saham tersebut ada proses akuisisi perusahaan atau tidak.
  2. Penerbitan efek yang dapat dikonversikan menjadi saham misalnya Convertible Bond. Jika ada penerbitan Convertible Bond sebelum dilakukannya IPO, maka calon emitten wajib mencantumkan skema green shoe jika CB tersebut nantinya dikonversikan menjadi saham oleh peemgang CB tersebut.

Skema Green Shoe merupakan skema yang berisi tentang perubahan prosentase besarnya saham yang dipegang oleh pemegang saham perusahaan, sebagai akibat dari adanya konversi CB yang telah diterbitkan sebelum IPO dilakukan, mejadi saham-saham baru Perusahaan (Emiten). Skema green shoe ini harus di informasikan secara tegas dan jelas dalam prospektus IPO yang diterbitkan oleh Emiten, termasuk didalamnya jumlah saham konversi yang akan diterbitkan, dilusi yang akan terjadi terhadap pemegang saham lain dan informasi mengenai calon pemegang saham konversi (pemegang CB).

Khusus untuk penerbitan CB ataupun penjualan saham sebelum IPO dilakukan, penting untuk diperhatikan adalah Peraturan BAPEPAM No.IX.A.6, Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari, yang antara lain mengatur tentang pembatasan saham yang terbitkan sebelum penawaran umum. Dalam peraturan tersebut dinyatakan Setiap pihak yang menerima saham dan atau efek lain yang dapat dikonversikan dengan saham dari emiten yang dikeluarkan dibawah harga penawaran umum dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM harus melaporkan kepada BAPEPAM dan pihak emiten harus mencantumkannya dalam Prospektus yang akan dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penawaran umum tersebut. Saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut juga tidak dibenarkan untuk dijual sampai dengan delapan bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

MEMAHAMI KREDIT SINDIKASI

Pengertian

Kredit Sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur  baik berbentuk bank ataupun lembaga keuangan lainnya, kepada debitur untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitur. Para Kreditur tersebut kemudian membentuk sindikasi untuk mengucurkan kredit. Kredit sindikasi ini biasanya diberikaan karena jumlah uang yang dibutuhkan oleh kreditur sangat besar. Kredit sindikasi sendiri ada dua macam yaitu yang berbentuk onshore loan yaitu pinjaman yang dananya berasal dari dalam negeri debitur sendiri. Bentuk yang lainya adalah offshore loan yaitu pinjaman yang dananya berasal dari luar negeri, atau bahkan campuran. Khusus untuk offshore loan, maka wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia, tentang sumber dana pinjaman dan rencana penggunaan dana pinjaman tersebut.

Proses Pembentukan

Pembentukan sindikasi diawali dari adanya lembaga keuangan (bank biasanya) yang menjadi arranger yang jumlahnya bisa lebih dari satu bank. Kemudian salah satu bank yang menjadi arranger tersebut akan menjadi lead manager yang bertugas untuk membentuk sindikasi dan juga untuk menciptakan bentuk kerjasama diantara kreditur sindikasi. Tugas lead manager tidaklah mudah, karena itu sering kali lead manager terdiri dari beberapa bank  yang membentuk management group atau bidding group  yang akan bersama-sama menjadi arrangers membentuk sindikasi. Dan biasanya setelah sindikasi terbentuk lead manager ini akan menerima fee dari kreditur yang disebut praecipium fee.

Sebelum arranger ataupun arrangers memulai untuk membentuk sindikasi maka arranger tersebut harus mengusahakan untuk mendapatkan  mandate atau semacam penunjukan dan/atau surat tugas dari calon penerima kredit (debitur). Debitur ini bisa perusahaan multinasional (multinational corporations) ataupun negara-negara (sovereign states).  Mandat ini biasanya diawali dengan adanya term sheet atau  offer document yang berupa penawaran dari lead manager kepada calon debitur, jika offer tersebut diterima, maka debitur akan menerbitkan mandat tersebut. Setelah itu lead manager akan menyiapkan beberapa dokument yaitu information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai financial condition dan bussines profile dari calon debitur. Dokumen ini biasanya diterbitkan jika calon debitur adalah pendatang baru dalam pasar sindikasi. Dokument kedua adalah syndication loan agreement yang merupakan perjanjian natar para peserta sindikasi dengan debitur yang biasanya dibuat oleh external lawyer. Kedua dokument ini dibuat dalam bentuk konsep (in draft form).  Untuk International syndicated loan para pihak biasanya terlebih dahulu bersepakat untuk menetukan hukum dan pengadilan mana yang akan menjadi rujukan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Setelah perjanjian kredit ditanda tangani biasanya dalam acara khusus loan signing ceremony, maka peserta sindikasi akan mentransfer uang sejumlah yang telah disetujuinya ke suatu rekening khusus milik agent bank  yaitu kuasa dari bank-bank anggota atau peserta sindikasi yang mengurusi masalah administrasi maupun melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kredit oleh debitur selama jangka waktu kredit berlangsung. Setelah kredit tersebut ditanda tangani biasanya akan dilakukan publisitas atas terbentuknya kredit sindikasi tersebut.
 Perjanjian Kredit Sindikasi.

Syndicated loan agreement merupakan dokumen paling penting diantara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi, karena merupakan rujukan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari. Perjanjian kredit sindikasi ini mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, kewenangan agent bank maupun tata cara penyelesaian sengketa. Perjanjian kredit sindikasi sendiri harus mengandung suatu keseimbangan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat didalamnya. Suatu perjanjian kredit sindikasi menurut Tennekoon tidak menciptakan mauapun mengakui adanya hutang. Perjanjian tersebut berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan hutang, hutang akan tercipta karena dilakukanya penarikan atas dana tersebut (disbursement), perjanjian tersebut juga tidak mengakui adanya hutang, oleh karena itu saat perjanjian lahir belum ada hutang yang diakui. Perjanjian kredit sindikasi biasanya berisi hal-hal sebagi berikut :

  1.  Jumlah kredit dan self financing penerima kredit.
  2. Jangka waktu kredit
  3. Mata uang dari kredit dan angsuranya
  4. Tujuan penggunaan kredit
  5. Penarikan kredit (draw down)
  6. Tingkat bunga
  7. Angsuran oleh penerima kredit
  8. Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (prepayment)
  9. Tugas-tugas agent bank
  10. Jaminan (indemnity)
  11. Condition precedent
  12. Representation and Warranties
  13. Covenants
  14. Sharing clause
  15. Default and cross default
  16. Choice of law and jurisdiction