MENGENAL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI.

Hukum tentang mediasi. UU No. 30/1999 tentang Arbitrase yang diundangkan dan berlaku tanggal 12 agustus 1999 tidak hanya mengatur tentang Arbitrase saja, tetapi juga mengatur tentang alternatif yang lain untuk menyelesaikan masalah, yang dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, perdamaian, atau meminta pendapat seorang ahli. Pasal 1 point 10 UU No. 30/1999 menyatakan bahwa ADR adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang disetujui oleh para pihak dalam perjanjian, diluar pengadilan yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, perdamaian ataupun meminta pendapat ahli.

Selain dikenal dalam UU tentang Arbitrasi, mediasi saat ini juga wajib diterapkan dalam proses berperkara melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku tanggal 31 Juli  2008.

Pasal 6 UU No. 30/1999 juga mengatur cara penyelesaian masalah melalui jalur diluar pengadilan. Ada banyak cara yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah yang timbul secara damai. Jika para pihak memilih cara seperti tersebut diatas, para pihak akan bertemu secara langsung antar mereka dan hasil dari pertemuan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Jika mereka menyelesaikannya dengan bertemu secara langsung, mereka dapat dibantu oleh seorang ahli atau lebih sebagai mediator, jika ternyata para pihak tidak dapat mengambil keputusan dengan bantuan mediator tersebut, maka para pihak dapat menunjuk institusi lain untuk untuk menjadi mediator. Proses mediasi akan dimulai tidak lebih dari 7 hari dari hari penunjukan. Kesepakatan yang dicapai dapat bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, serta dapat didaftarkan di pengadilan negeri, agar kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

Jika para pihak membawa sengketa mereka ke pengadilan, maka pengadilan juga tidak secara otomatis akan menyelesaikannya dengan cara litigasi atau dalam acara persidangan. Pengadilan akan  mencoba mendamaikan kedua belah pihak  sesuai dengan pasal 130 RIB. Lalu kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak akan dituangkan secara tertulis, dan akan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi, proses perdamaian para pihak akan di perintahkan oleh pengadilan sebelum pengadilan meriview sengketa tersebut dalam sebuah persidangan.

Islah. Sistem hukum Islam juga mengatur cara menyelesaikan sengketa tanpa harus dibawa kepada Qadzi, (sebutan untuk hakim dalam sistem hukum Islam ), sistem tersebut kenal dengan nama  Islah. Dasar hukum Islah dapat ditemukan dalam AL Qur’an surat Al Hujurat ayat 9. “jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah diantara keduanya, jika salah satu dari keduanya berlaku aniaya terhadap yang lainya, maka perangilah hingga yang satu itu kembali, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). Maka damaikanlah dengan adil, dan berlaku adilah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”  Islah artinya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih secara adil.

Inti dari Islah adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan fair lewat Mediasi. Islah bukan untuk sesuatu yang dilarang hukum atau untuk memperbolehkan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Prinsip ini merupakan implementasi dari sabda Nabi Muhammad ” setiap muslim dibatasi oleh kesepakatan yang telah mereka buat, kecuali kalau itu adalah perbuatan untuk melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum”.

Keuntungan dari Mediasi. Mediasi dalam sengketa bisnis akan lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis karena beberapa alasan, antara lain :

  1. Kontrol oleh para pihak.  Para pihak dapat mengkontrol semua proses dan apa yang dihasilkanya. Para pihak mempunyai kesempatan dan secara intensive untuk membuat konsep panduan untuk menyelesaikan sengketa bisnis tidak seperti pada pengadilan. Proses ini bersifat pribadi, para pihak dapat mengeluarkan semua permasalahan  bisnis yang terjadi dan dapat saling terbuka  tentang persepsi mereka tentang sengketa yang terjadi.
  2. Lebih efisien. Mediasi juga merupakan cara yang efisien untuk menyelesaiakn semua sengketa.  Para pihak dapat melihat dalam hari atau jam fakta dan tindakan hukum tidak seperti dalam proses litigasi yang memerlukan waktu bulanan bahkan tahunan. Para pihak juga dapat mengurangi biaya-biaya  untuk litigasi maupun biaya yang secara tidak langsung harus dikeluarkan  untuk melakukan tindakan hukum lainya.
  3. Komunikasi lebih efektif. Proses mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan juga untuk menggali lebih dalam tentang sengketa yang terjadi atau pengertian-pengertian yang lainya. Dalam proses mediasi juga memberikan kesempatan pada para pihak untuk berbicara hal-hal lain walaupun tidak dalam koridor hukum.
  4. Fleksibel. Proses mediasi sangat fleksibel dan dan diatur sedimikian rupa yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh klien serta objektifitas.
  5. Bersifat pribadi dan rahasia.  Terjaganya kerahasiaan dari proses yang terjadi akan lebih mempermudah terjadinya penyelesaian. Para pihak juga tidak segan-segan lagi untuk membuka informasi yang bersifat sensitif  karena mereka mempunyai kepercayaan kepada mediator dan proses mediasi, Banyak pelaku bisnis memilih mediasi adalah karena menghindari publikasi, karena mungkin dapat membawa dampak negatif kepada bisnis perusahaan atau kepada proses sengketa itu sendiri. Jadi dalam proses ini ada perlindungan yang lebih baik terhadap kerahasiaan atas sengketa yang terjadi jika dibandingkan dengan arbitrase ataupun litigasi.
  6. Awal dari proses penyelesaian selanjutnya.  Meskipun sengketa yang terjadi tidak terpecahkan dalam proses mediasi, akan tetapi minimal sudah ada dasar yang dapat dijadikan pijakan untuk alternatif proses lain yang akan ditempuh.

Peran Mediator. Tidak seperti arbiter atau hakim, mediator tidak memberikan keputusan kepada  para pihak atas sengketa yang terjadi. Mediator hanya membantu para pihak untuk memberikan gambaran secara objektif tentang permasalahan yang terjadi dan untuk mencari penyelesaian atas perbedaan pandangan para pihak. Mediator juga dapat memberikan usulan-usulan tentang solusi permasalahan yang sedang dimediasikan. Para pihak dapat saja menolak usulan yang ditawarkan mediator akan tetapi juga dapat menerimanya jika usulan tersebut dirasakn sebagai jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.

Win-win solution. Mediasi sangat potensial untuk mencapai win-win solution ini sangat berbeda dengan arbitrase dan litigasi yang memungkinkan adanya pihak yang menang atau yang kalah. Akan tetapi para pihak dalam sengketa biasanya akan mengalami frustasi dalam negosiasi yang berjalan sulit dalam mencari penyelesaian.  Maka dalam hal ini Mediator juga dituntut untuk dapat menciptakan situasi yang enak selama berlangsungnya pembicaraan antara dua pihak yang bersengketa tersebut. Karena biasanya pada awal-awal perundingan, suasana akan berlangsung panas, karena masing-masing pihak tentunya akan memperjuangkan kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri saja untuk itu mediator harus dapat membaca psikologis dari para pihak, sehingga perundingan tetap dapat dilanjutkan.

Keputusan yang diambil dalam proses mediasi memungkinkan untuk memberi kepuasan kepada para pihak sehingga walaupun pernah terjadi sengketa akan tetapi masih memungkinkan para pihak untuk tetap melanjutkan hubungan bisnisnya. 

Semoga bermanfaat

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

PRIVATE PLACEMENT

Private Placement merupakan tindakan untuk menempatkan sejumlah dana tertentu dari seorang investor untuk tujuan tertentu. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yang melakukan tindakan untuk menerima Private Placement antara lain:

  1. Untuk memperbaiki kinerja dan laporan keuangan Perusahaan. Karena dengan dilakukannya private placement akan ada fresh money  yang masuk ke dalam kas perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya perbaikan kinerja maupun laporan keuangan Perusahaan.
  2. Meningkatkan Citra atau Good WillPerseroan di mata Investor.  Tujuan ini biasanya ingin dicapai oleh perusahaan yang akan menjual sahamnya dilantai bursa (IPO). Karena jika ada perusahaan lain ataupun pemegang saham lain yang mempunyai track record yang bagus dalam dunia usaha, maka mau tidak mau citra calon emiten tersebut akan naik di mata masyarakat maupun pelaku bisnis lain yang berminat sebagai investor. Sehingga diharapkan pada saat dilakukanya IPO maka akan banyak calon investor yang tertarik untuk membeli saham dari calon emiten, karena tidak dapat dipungkiri, selain kinerja keuangan, salah satu yang menjadi pertimbangan investor untuk membeli saham IPO adalah dengan siapa investor akan berpartner sebagai pemegang saham.

Dalam melakukan private placement sebagai salah satu strategic Partnership, ada beberapa metode lazim dilakukan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukannya yaitu:

  1. Penjualan atau penerbitan saham. Dengan penjualan atau penerbitan saham diharapkan ada pemilik baru yang dipandang bonafid yang akan masuk sebagai pemegang saham. Dalam penjualan atau penerbitan saham maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah ketentuan yang ada dalam Anggaran dasar perusahaan itu sendiri misalnya yang berkaitan dengan RUPS juga ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Hal yang juga penting diperhatikan adalah jika ada pihak asing yang akan masuk sebagai pemegang saham baru, maka harus dilihat status perusahaan tersebut, jika status perusahaan masih perusahaan non fasilitas atau perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) maka harus diubah menjadi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing (PMDN). Perusahaan juga harus memperhatikan apakah dengan penjualan saham tersebut ada proses akuisisi perusahaan atau tidak.
  2. Penerbitan efek yang dapat dikonversikan menjadi saham misalnya Convertible Bond. Jika ada penerbitan Convertible Bond sebelum dilakukannya IPO, maka calon emitten wajib mencantumkan skema green shoe jika CB tersebut nantinya dikonversikan menjadi saham oleh peemgang CB tersebut.

Skema Green Shoe merupakan skema yang berisi tentang perubahan prosentase besarnya saham yang dipegang oleh pemegang saham perusahaan, sebagai akibat dari adanya konversi CB yang telah diterbitkan sebelum IPO dilakukan, mejadi saham-saham baru Perusahaan (Emiten). Skema green shoe ini harus di informasikan secara tegas dan jelas dalam prospektus IPO yang diterbitkan oleh Emiten, termasuk didalamnya jumlah saham konversi yang akan diterbitkan, dilusi yang akan terjadi terhadap pemegang saham lain dan informasi mengenai calon pemegang saham konversi (pemegang CB).

Khusus untuk penerbitan CB ataupun penjualan saham sebelum IPO dilakukan, penting untuk diperhatikan adalah Peraturan BAPEPAM No.IX.A.6, Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari, yang antara lain mengatur tentang pembatasan saham yang terbitkan sebelum penawaran umum. Dalam peraturan tersebut dinyatakan Setiap pihak yang menerima saham dan atau efek lain yang dapat dikonversikan dengan saham dari emiten yang dikeluarkan dibawah harga penawaran umum dalam jangka waktu enam bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM harus melaporkan kepada BAPEPAM dan pihak emiten harus mencantumkannya dalam Prospektus yang akan dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penawaran umum tersebut. Saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham tersebut juga tidak dibenarkan untuk dijual sampai dengan delapan bulan setelah pernyataan pendaftaran efektif.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

MEMAHAMI KREDIT SINDIKASI

Pengertian

Kredit Sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur  baik berbentuk bank ataupun lembaga keuangan lainnya, kepada debitur untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitur. Para Kreditur tersebut kemudian membentuk sindikasi untuk mengucurkan kredit. Kredit sindikasi ini biasanya diberikaan karena jumlah uang yang dibutuhkan oleh kreditur sangat besar. Kredit sindikasi sendiri ada dua macam yaitu yang berbentuk onshore loan yaitu pinjaman yang dananya berasal dari dalam negeri debitur sendiri. Bentuk yang lainya adalah offshore loan yaitu pinjaman yang dananya berasal dari luar negeri, atau bahkan campuran. Khusus untuk offshore loan, maka wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia, tentang sumber dana pinjaman dan rencana penggunaan dana pinjaman tersebut.

Proses Pembentukan

Pembentukan sindikasi diawali dari adanya lembaga keuangan (bank biasanya) yang menjadi arranger yang jumlahnya bisa lebih dari satu bank. Kemudian salah satu bank yang menjadi arranger tersebut akan menjadi lead manager yang bertugas untuk membentuk sindikasi dan juga untuk menciptakan bentuk kerjasama diantara kreditur sindikasi. Tugas lead manager tidaklah mudah, karena itu sering kali lead manager terdiri dari beberapa bank  yang membentuk management group atau bidding group  yang akan bersama-sama menjadi arrangers membentuk sindikasi. Dan biasanya setelah sindikasi terbentuk lead manager ini akan menerima fee dari kreditur yang disebut praecipium fee.

Sebelum arranger ataupun arrangers memulai untuk membentuk sindikasi maka arranger tersebut harus mengusahakan untuk mendapatkan  mandate atau semacam penunjukan dan/atau surat tugas dari calon penerima kredit (debitur). Debitur ini bisa perusahaan multinasional (multinational corporations) ataupun negara-negara (sovereign states).  Mandat ini biasanya diawali dengan adanya term sheet atau  offer document yang berupa penawaran dari lead manager kepada calon debitur, jika offer tersebut diterima, maka debitur akan menerbitkan mandat tersebut. Setelah itu lead manager akan menyiapkan beberapa dokument yaitu information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai financial condition dan bussines profile dari calon debitur. Dokumen ini biasanya diterbitkan jika calon debitur adalah pendatang baru dalam pasar sindikasi. Dokument kedua adalah syndication loan agreement yang merupakan perjanjian natar para peserta sindikasi dengan debitur yang biasanya dibuat oleh external lawyer. Kedua dokument ini dibuat dalam bentuk konsep (in draft form).  Untuk International syndicated loan para pihak biasanya terlebih dahulu bersepakat untuk menetukan hukum dan pengadilan mana yang akan menjadi rujukan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Setelah perjanjian kredit ditanda tangani biasanya dalam acara khusus loan signing ceremony, maka peserta sindikasi akan mentransfer uang sejumlah yang telah disetujuinya ke suatu rekening khusus milik agent bank  yaitu kuasa dari bank-bank anggota atau peserta sindikasi yang mengurusi masalah administrasi maupun melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kredit oleh debitur selama jangka waktu kredit berlangsung. Setelah kredit tersebut ditanda tangani biasanya akan dilakukan publisitas atas terbentuknya kredit sindikasi tersebut.
 Perjanjian Kredit Sindikasi.

Syndicated loan agreement merupakan dokumen paling penting diantara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi, karena merupakan rujukan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari. Perjanjian kredit sindikasi ini mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, kewenangan agent bank maupun tata cara penyelesaian sengketa. Perjanjian kredit sindikasi sendiri harus mengandung suatu keseimbangan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat didalamnya. Suatu perjanjian kredit sindikasi menurut Tennekoon tidak menciptakan mauapun mengakui adanya hutang. Perjanjian tersebut berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan hutang, hutang akan tercipta karena dilakukanya penarikan atas dana tersebut (disbursement), perjanjian tersebut juga tidak mengakui adanya hutang, oleh karena itu saat perjanjian lahir belum ada hutang yang diakui. Perjanjian kredit sindikasi biasanya berisi hal-hal sebagi berikut :

  1.  Jumlah kredit dan self financing penerima kredit.
  2. Jangka waktu kredit
  3. Mata uang dari kredit dan angsuranya
  4. Tujuan penggunaan kredit
  5. Penarikan kredit (draw down)
  6. Tingkat bunga
  7. Angsuran oleh penerima kredit
  8. Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya (prepayment)
  9. Tugas-tugas agent bank
  10. Jaminan (indemnity)
  11. Condition precedent
  12. Representation and Warranties
  13. Covenants
  14. Sharing clause
  15. Default and cross default
  16. Choice of law and jurisdiction

1.   Jumlah Kredit dan Self Financing

Jumlah kredit yang diberikan biasanya tergantung pada kebutuhan biaya untuk proyek serta self financing debitur. Self financing merupakan biaya yang harus untuk dikeluarkan oleh debitur sendiri untuk membiayai proyeknya. Self financing ini biasanya berkisar 25% dari project cost keseluruhan. Jadi jumlah kredit yang diberikan adalah jumlah project cost setelah dikurangi self financing debitur.

2.   Jangka waktu kredit.

Sebagaiman lazimnya perjanjian yang lainnya, perjanjian kredit sindikasi tentunya mempunyai jangka waktu, baik itu berupa jangka waktu berakhirnya perjanjian ataupun waktu jadwal angsuran kredit. Sehingga bisa saja seorang debitur dinyatakan default, jika tidak memenuhi jangka waktu angsuran yang telah ditentukan.

3.   Mata Uang dari Kredit dan Angsuranya.

Mata uang yang paling banyak digunakan adalah mata uang Dollar Amerika. Akan tetapi ada juga perjanjian yang menggunakan multicurrency loans, yaitu menggunakan mata uang ganda, misal US$ dollar dengan Yen Jepang. Ini untuk menghindari fluktuasi mata uang Dollar, sehingga debitur punya alternatif lain untuk membayar hutangnya.

4.   Tujuan Penggunaan Kredit

Klausula ini untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan digunakan oleh debitur untuk tujuan-tujuan yang legal dan sesuai dengan bidang usaha debitur.

5.  Draw Down.

Penarikan kredit kredit ini biasanya dilakukan dalam waktu berjangka, dan dilakukan melalui agent bank yang telah ditunjuk dan diberi kuasa oleh para peserta sindikasi, melalui rekening khusus yang telah diusahakn oleh agent bank tersebut. Akan tetapi jika kemudian debitur default, debitur mempunyai ikatan langsung dengan peserta sindikasi tidak hanya dengan agent bank saja. Dalam perjanjian kredit biasanya ditetapkan :

  1. Suatu jangka waktu yang pasti dalam masa mana penerima kredit diizinkan untuk menggunakan kredit.
  2. Tempat dimana dana dari kredit tersebut disediakan.

6.   Tingkat Bunga

Ada beberapa jenis bunga yang biasanya diperjanjikan yaitu :

  1. Bunga Pokok menyangkut pokok pinjaman. Untuk menentukan besarnya bunga, biasanya peserta sindikasi bersepakat tentang besarnya bunga, mengingat tiap Bank tentunya mempunyai tingkat suku bunga yang berbeda. Untuk Offshore loans biasanya digunakan LIBOR (London inter-bank oofered rate, atau SIBOR (Singapore inter-bank offered rate). Bunga yang dibenbankan bisa bunga tetap (fixed rate) atau floating rate.
  2. Bunga Tunggakan yaitu bunga yang dibebankan jika debitur ternyata tidak dapat melunasi angsuran hutangnya setelah waktu yang telah ditentukan.
  3. Bunga berganda, yaitu apabila bunga tunggakan tersebut belum terbayar pada perhitungan bunga bulan berikutnya maka akan dibebani bunga lagi, hal ini yang biasanya dikenal dengan bunga berbunga[1].

7.   Angsuran Oleh Penerima Kredit.

Semua angsuran yang dilakukan oleh debitur harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit, lewat agent bank. Kemudian agent bank tersebut akan membagikannya secara prorata kepada peserta sindikasi sesuai dengan hak mereka.

8.   Prepayment.

Untuk pembayaran prepayment oleh debitur, maka biasanya Ia akan dikenakan premium atau penalty. Penalty ini dikenakan untuk menutupi kerugian yang diderita bank karena hutang dibayar sebelum jangka waktunya.

9.   Tugas-tugas Agent Bank.

Tugas agent bank adalah biasanya tapi tidak terbatas melakukan pemantauan kondisi keuangan debitur, dan memperingatkan kepada semua peserta sindikasi tentang kemungkinan terjadinya default. Dalam perjanjian juga ada condition precedent yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh debitur sebelum debitur berhak untuk melakukan penarikan pertama kali. Dan tugas agent banklah untuk memastikan bahwa klausula condition precedent tersebut telah dipenuhi. Ada dua jenis agent bank yang biasanya ada dalam setiap perjanjian kredit sindikasi yaitu facility agent yang bertugas melakukan administrasi selama kredit sindikasi berlangsung dan security agent yang mengurusi masalah dokumentasi jaminan termasuk pengikatan jaminan tersebut.

10. Jaminan

Klausula jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi disamping tentang jaminan untuk kredit, biasanya berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada agent bank untuk membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan tugas-tugas yang dijalankanya sebagi agent bank.

 11. Conditions Precedent.

Isi klausula ini mengenai hal-hal yang harus dilakukan debitur sebelum menerima kredit, seperti memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan. Adanya klausula ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit yang telah dibuat sah dan dapat dipaksakan apabila terjadi sengketa dan debitur mempunyai otoritas dan kekuasaan untuk mengadakan perjanjian tersebut. Isi klausula ini harus jelas dan jangan sampai isi klausula  menimbulkan penafsiran yang berbeda yang akan menyulitkan dikemudian hari jika terjadi sengketa.

12.Representation and warranties.

Klausula ini merupakan dasar bagi kewajiban bank-bank sindikasi utnuk menyediakan fasilitas kredit kepada debitur. Klausula representation and warranties adalah klausula yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai fakta-fakta tentang (calon) debitur yang telah dipakai sebagi asumsi-asumsi yang menjadi dasr bagi kreditur untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit atau untuk ikut dalam sindikasi tersebut. Klausula tersebut biasaanya berisi pernyataan-pernyataan debitur tentang status yuridisnya, keadaan keuangannya maupun keadaan perusahaan.

12. Covenants

Yang dimaksud dengan covenants adalah suatu persetujuan atau janji dari debitur untuk melakukan sesuatu (affimative covenants) atau untuk tidak melakukan sesuatu (negative covenants). Tujuan adanya klausula ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur agar debitur tetap credithworthy, membantu bank mengumpulkan informasi tentang keadaan debitur ataupun menjadi dasar dari bank untuk menyatakan default debitur.

13. Sharing Clause

Klausula ini menentukan bahwa semua pembayaran bunga dan pokok oleh penerima kredit harus dibayarkan hanya kepada agent bank dan bukan kepada masing-masing anggota sindikasi. Bunga tersebut harus dibagikan secara pro rata kepada para peserta sindikasi.

14. Default dan Cross Default.

Klausula ini berisi hal-hal yang dapat menyebabkan debitur dapat dinyatakan default oleh kreditur. Pernyataan ini dapat dikeluarkan melalui agent bank dengan persetujuan mayoritas kreditur.

15. Choice of Law and Juridsiction.

Pilihan hukum mana dan forum apa yang akan dipakai jika terjadi sengketa merupakan klausula yang sangat penting, terutama pada kredit sindikasi yang bersifat off shore loan. Apakah memakai hukum dari agent bank, atau hukum dari debitur (Borrower) ataukah hukum kreditur (lenders). Hal ini ditentukan oleh para pihak sendiri sebelum perjanjian ditanda tangani.



[1] Dalam KUHPerdata sebenarnya bunga berbunga dilarang, hal ini merujuk pada pasal 1251 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bunga yang dapat dibebani bunga harus merupakan bunga yang dari  uang pinjaman pokok, bunga harus yang harus dibayar untuk satu tahun, dan harus diperjanjikan lebih dahulu, jika tidak hanya boleh lewat putusan pengadilan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MENGENAL KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan korporasi di Indonesia sebenarnya bukan bahan pengkajian yang baru, akan tetapi belakangan ini kembali hangat diperdebatkan, terutama berkaitan dengan kejahatan dalam bidang lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, korupsi maupun dalam kejahatan tentang psikotropika. Kejahatan korporasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (“KUH Pidana”). Pengaturan tentang kejahatan korporasi dan sanksi pidananya dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUH Pidana, seperti dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan korporasi sendiri dapat didefinisikan sebagai “a corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state regardless of wheter it is punished under administrative, civil or criminal law”, yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan korporasi yang sanksi atau hukumannya ditentukan oleh Negara baik melalui hukum administrasi, perdata ataupun pidana” (Marshal B. Clinard-1980). Sedangkan Setiyono mengatakan bahwa “corporate crime are clearly committed for the corporate and not against”, yang terjemahan bebasnya adalah “kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya” (Setiyono-2004).

Sally S. Simmons, sebagaimana dikutip dalam artikel yang dimuat dalam www.hukum online.com, menyatakan “corporate crime is a type of white-collar crime”. Sedangkan Simpson mengutip John Braithwaite mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “conduct of corporation or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law”. Yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai tindakan dari sebuah badan hukum atau karyawan badan hukum tersebut yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang dapat dituntut atau dihukum oleh peraturan perundang-undangan.

Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:

  1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
  2. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan atau “legal persons“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
  3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma-norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Dari beberapa rumusan tentang kejahatan korporasi yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu: keuntungan ekonomis merupakan motif terjadinya suatu kejahatan korporasi; dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan suatu badan hukum; bentuk dan ataupun kualitas dari pelaku kejahatan korporasi berbeda dengan pelaku kejahatan pada umumnya dan pelaku kejahatan adalah karyawan ataupun bukan karyawan akan tetapi bertindak untuk kepentingan badan hukum.

Untuk melihat dan membahas kejahatan korporasi tentunya kita harus melihat terlebih dahulu karakteristik dari suatu korporasi termasuk susunan struktur organisasi dalam korporasi tersebut. Korporasi itu sendiri merupakan suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu, yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk mencapai motif ekonomi yang salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, korporasi biasanya akan digerakkan oleh organ-organ tertentu yang ada dalam korporasi tersebut dan saling berhubungan satu sama lain, Organ-organ tersebut biasanya berada dibawah suatu perintah dari seorang pemimpin korporasi tersebut.

Oleh karena itu dalam melihat sebuah kejahatan korporasi, kita harus melihat keterkaitan masing-masing organ yang ada dalam korporasi beserta mekanisme kerja organ-organ tersebut dalam mengambil keputusan dan mengambil setiap tindakan untuk dan atas nama korporasi.

Kriesberg, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam sebuah korporasi, sebagaimana dikutip dalam Setiyono (41:2002) menyatakan ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut : (1). Rational actor model, dimana korporasi dilihat sebagai suatu unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut sudah merupakan kepentingan korporasi; (2). Organization process model, dimana korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, yang memungkinkan satu atau beberapa unit melakukan pelanggaran hukum untuk memenuhi target ataupun pekerjaan tertentu yang dibebankan kepada unit tersebut; (3). Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan yang dibuat secara individu untuk kepentingan individu.

Ketiga tipe pengambilan keputusan tersebut diatas, jika kita kaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi, maka tipe pertama dan kedua dapat dikategorikan sebagai salah satu tipe kejahatan korporasi. Dalam tipe pengambilan keputusan yang pertama, perbuatan melawan hukum secara tegas dinyatakan sebagai sesuatu yang rasional dan dapat dilakukan oleh korporasi untuk melaksanakan kepentingan dan demi keuntungan korporasi.

Sedangkan tipe yang kedua, perbuatan melawan hukum hanya dilakukan oleh organ atau unit-unit tertentu saja oleh korporasi untuk mencapai target atau tujuan korporasi tersebut. Walaupun perbuatan melawan hukum tersebut hanya dilakukan oleh salah satu unit atau organ korporasi, akan tetapi mengingat bahwa tujuan dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut untuk kepentingan korporasi dan korporasi tersebut mendiamkannya saja serta turut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka korporasi juga harus turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Adapun tipe yang ketiga lebih merupakan kejahatan tunggal seorang individu yang memanfaatkan korporasi sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi. Korporasi sebagai suatu sistem tidak mempunyai andil dalam kejahatan tersebut. Akan tetapi yang harus dicermati dari tipe yang ketiga adalah, apakah korporasi juga ikut menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan individu tersebut ataukah tidak, dan apakah ada pembiaran oleh korporasi atas aktifitas individu tersebut dalam melakukan kejahatan.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

MENGENAL MAL PRAKTEK MEDIS

Istilah malpraktek selama ini di Indonesia bahkan diseluruh dunia, selalu dipersepsikan sebagai kesalahan dalam melakukan tindakan atau diagnosa yang mempunyai akibat buruk yang dilakukan oleh profesi dokter atau profesi medis lainnya. Sebenarnya malpraktek dalam kenyataannya dapat juga dilakukan oleh profesi lain, seperti konsultan hukum, psikolog maupun akuntan publik.  Black Law Dictionary mendefinisikan malpraktek sebagai “any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiacry duties, evil practice or illegal or immoral conduct…”, yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam ketrampilan yang dibawah standar atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau ilegal atau perbuatan yang tidak bermoral”.

Coughlin’s Dictionary  of Law memberikan gambaran tentang malpraktek sebagai “professional misconduct on the part of person such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentis, veterinarian“ atau yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai sikap tindak profesional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan karena adanya sikap atau tindakan yang bersifat tidak peduli, kelalaian atau kekurangan ketrampilan atau kehati-hatian dalam melaksanakan kewajiban professional, tindakan salah yang disengaja atau praktek yang bersifat tidak etis (Guwandi-2004).

Dari dua definisi diatas kita dapat melihat bahwa peristiwa malpraktek pada hakekatnya adalah tindakan seseorang yang tidak memenuhi standar profesional dari status profesi yang diemban orang tersebut, dimana tindakan tersebut mempunyai akibat buruk dan merugikan orang lain. Definisi tersebut tidak secara khusus menyebut profesi dokter atau profesi medis lainnya sebagai satu-satunya pelaku dari tindakan yang merugikan tersebut.

Pengertian tentang malpraktek yang secara langsung berkonotasi dengan profesi dokter adalah seperti yang dikemukakan oleh Veronica Komalawati, yang menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari malpractice yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi, yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Ngesti Lestari mengartikan malpraktek sebagai tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang kedokteran (professional misconduct), baik dipandang dari sudut norma etika maupun norma hukum (Anny Isfandyarie-2005).

Sedangkan Prof. dr. M Jusuf Hanafiah memberikan pengertian malpraktek medik sebagai suatu kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian menurut Hanafiah adalah sikap kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian dapat diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik (Ardianingtiyas:2005).

Dari beberapa pengertian tentang malpraktek diatas, kita dapat melihat adanya benang merah dalam definisi tentang malpraktek yaitu adanya unsur kesalahan dokter dan/atau tenaga kesehatan, yang karena tidak mempergunakan pengetahuan dan tingkat ketrampilan sesuai dengan profesi yang dimilikinya, sehingga menyebabkan pasien terluka atau cacat bahkan sampai meninggal dunia.

Malpraktek itu sendiri menurut Ngesti Lestari dan Soedjatmiko, sebagaimana dikutip dalam Anny Isfandyarie (2004:31), dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu malpraktek etik dan malpraktek yuridis. Setiap malpraktek yuridis sudah pasti malpraktek etik, akan tetapi tidak semua malpraktek etik merupakan malpraktek yuridis. Malpraktek etik terjadi apabila dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran yang merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan dan norma yang berlaku untuk dokter dalam menjalankan profesinya.

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis dalam tiga kategori, yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana dan malpraktek administrasi. Malpraktek perdata akan terjadi jika dokter atau pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban atau tidak memberikan hak-hak pasien berdasarkan perjanjian pemberian pelayanan kesehatan, sehingga dokter dan atau pihak rumah sakit telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Malpraktek perdata juga dapat terjadi jika dokter atau pasien melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Malpraktek pidana terjadi jika ada kesalahan dokter dalam melakukan tindakan yang kurang hati-hati yang menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat. Malpraktek pidana dapat terjadi karena tiga hal yaitu: (i). karena kesengajaan misalnya dalam kasus membocorkan rahasia kedokteran, aborsi tanpa indikasi medis atau melakukan pembiaran terhadap pasien dengan alasan apapun; (ii). karena kecerobohan yang terjadi karena dokter atau tenaga kesehatan bertindak tidak sesuai dengan standar medis atau tanpa meminta persetujuan pasien; dan (iii). karena kealpaan yang terjadi karena kekurang hati-hatian dokter sehingga menimbulkan kematian ataupun cacat pada diri pasien.

Malpraktek yang bersifat pidana juga terjadi jika ada peristiwa yang berupa pembiaran dan/atau penolakan terhadap pasien yang datang, dengan alasan ketidakmampuan pasien tersebut untuk membayar biaya jasa rumah sakit, pengobatan dan/atau perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Malpraktek jenis ini terjadi karena tidak adanya pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum oleh rumah sakit dalam bentuk memberikan pertolongan terhadap pasien yang seharusnya ditolong, sehingga mengakibatkan kematian atau cacat pada pasien tersebut sebagai akibat tidak adanya pertolongan.

Malpraktek administrasi terjadi jika dokter, tenaga kesehatan atau rumah sakit melakukan praktek dengan melanggar hukum administrasi negara seperti menjalankan praktek tanpa ijin, melakukan praktek atau tindakan yang tidak sesuai dengan ijin yang dimilikinya, atau ijin yang dimilikinya sudah kadaluarsa dan ataupun menjalankan praktek tanpa membuat catatan medis yang jelas.

 Pada dasarnya untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan termasuk kategori malpraktek atau bukan, kita dapat memakai empat kriteria antara lain: (Mariyanti:1988)

  1. Apakah perawatan yang diberikan cukup layak (a duty of care). Untuk menilai apakah perawatan yang diberikan sudah layak atau belum maka kita harus melihat standar operasional prosedur yang berlaku, baik secara umum yaitu sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun dalam kode etik kedokteran, maupun standar operasional yang berlaku secara khusus yaitu standar yang berlaku ditempat dokter tersebut bekerja.
  2. Apakah terdapat pelanggaran kewajiban (duty of care). Yang dimaksud dengan kewajiban disini tentunya tidak hanya sebatas kewajiban yang timbul karena adanya kesepakatan antara dokter dan pasien dalam pelayanan jasa kesehatan, akan tetapi juga kewajiban yang berkenaan dengan fungsi sosial dokter dan rumah sakit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  3. Apakah kelalaian itu benar-benar merupakan penyebab peristiwa malpraktek tersebut. Untuk melihat faktor tersebut diatas tentunya diperlukan kesaksian dari para ahli baik ahli kesehatan maupun ahli hukum, sehingga akan memberi kesaksian yang berimbang dan dari banyak tinjauan.
  4. Adanya kerugian yang dapat dituntut dengan ganti rugi.
Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Restrukturisasi Hutang

Restrukturisasi hutang merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi. Program Restrukturisasi hutang biasanya diberikan kepada Debitur yang kreditnya macet bukan karena Debitur tersebut nakal atau sengaja tidak mau membayar Hutangnya tersebut. Biasanya ada dua syarat yang dilihat oleh kreditur untuk merestrukturisasi hutang Debitur. Yang pertama Debitur tersebut adalah Debitur Bonafide artinya Debitur tersebut adalah orang yang dikenal dalam dunia usaha dan kredibilitasnya dapat dipercaya. Syarat yang kedua adalah adanya penilaian dari kreditur bahwa Usaha Debitur termasuk usaha yang Going Concern”atau usaha tersebut masih dianggap berprospek dan menguntungkan untuk tetap dilanjutkan.

Dalam rangka proses restrukturisasi hutang, biasanya Kreditur akan memberikan konsesi atau keringanan kepada Debitur yang diberikan secara bertahap. Adapun bentuk-bentuk konsesi yang dapat diberikan antara lain :

  1. Perubahan isi perjanjian kredit asal. Biasanya perubahan ini dalam bentuk perubahan jenis mata uang yang digunakan. Jika digunakan klausula single curency loanmaka biasany dirubah menjadi multi curency loans. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan keringanan jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur dalam bentuk mata uang asing lainya yang mempunyai kurs lebih menguntungkan jika di bandingkan dengan nilai mara uang rupiah.
  2. Penurunan tingkat suku bunga dalam hal Interest basis atau Bunga pokok. Misalnya dari 10% diturunkan menjadi 7,5%.
  3. Penurunan tingkat suku bunga dalam hal Cost basis, yaitu suku bunga yang ada dalam SIBOR atau LIBOR. Contoh : Bunga LIBOR/SIBOR + Margin 2%,. Dalam hal ini margin sebesar 2% di hapus.
  4. Klausula Default Interest besarnya dikurangi sebagian.
  5. Klausula Default Interest besarnya dikurangi seluruhnya.
  6. Bunga yang telah jatuh tempo di hapus sebagian.
  7. Bunga yang telah jatuh tempo di hapus seluruhnya
  8. Bunga yang belum jatuh tempo di hapus sebagian.
  9. Bunga yang belum jatuh tempo di hapus seluruhnya
  10. Hutang pokok dihapus sebagian (hair cut).
  11. Resechedulling atas grace periode, yaitu Debitur tidak wajib membayar hutang pokok terlebih dahulu.
  12. Resechedulling Installment yaitu penjadwalan kembali pembayaran hutang pokok.
  13. Refinancing atau pengalihan hutang, dari satu bank ke bank yang lainya.

Restrukturisasi Hutang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian restrukturisasi itulah akan diatur pola-pola restrukturisi hutang Debitur, beserta tata cara pembayarannya. Dalam perjanjian restrukturisasi biasanya akan dicantumkan klausula pengaman untuk kreditur yang bertujuan untuk mencegah Debitur kembali wansprestasi atas Perjanjian Restrukturisai. Klausula pengaman tersebut dinamakan “Recapture Clause”. Klausula ini berisi pernyataan bahwa  konsesi-konsesei yang telah diberikan oleh Kreditur kepada Debitur akan dicabut jika ternyata Debitur melakukan Wanprestasi lagi atas Perjanjian Restrukturisasi tersebut, dan terhadap Debitur akan diberlakukan kembali klausula-klausula seperti yang tertera pada perjanjian kredit awal sebelum restrukturisasi.

Dalam hal setelah dilakukan restrukturisasi hutang, debitur tetap tidak mampu membayar hutangnya, dan ketidak mampuan tersebut bukan karena I’tikad yang buruk, maka biasanya Kreditur dapat mengambil pilihan agar hutang tersebut dikonversikan menjadi asset tertentu seperti saham ataupun asset berupa barang lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dikenal tiga pola penukaran asset yaitu:

  1. Debt to Asset Swap (hutang ditukar dengan asset), pola ini berupa pembayaran hutang dengan cara debitur menyerahkan asset-aset yang dimilikinya, diluar asset jaminan kepada kreditur. Dimana nantinya saet-saet tersebut biasanya akan di lelang oleh Kreditur untuk mendapat pelunasan.
  2. Debt to Equity Swap (hutang ditukar dengan saham milik perusahaan yang berhutang). Pola ini berupa konversi hutang menjadi saham Debitur, sehingga setelah konversi kreditur akan menjadi pemegang saham debitur.
  3. Debt to Quasy Equity Swap (hutang ditukar dengan saham perusahaan lain yang dipunyai oleh Debitur).  Pola ini berupa konversi hutang menjadi saham-saham di anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi Debitur, sehingga setelah konversi kreditur akan menjadi pemegang saham di anak perusahaan atau perusahaan afiliasi debitur
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MENGENAL LEGAL DUE DILIGENCE

PENDAHULUAN

Legal Due Diliegence atau Uji Tuntas Dari Segi Hukum merupakan pemeriksaan atau audit menyeluruh terhadap suatu badan hukum dilihat dari sisi legalitas badan hukum tersebut. Dalam keseharian, kita lebih mengenal audit dari segi keuangan yang biasa dilakukan oleh akuntan untuk membuat laporan keuangan pada akhir tahun buku suatu badan hukum.

Menurut Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tertanggal 18 Februari 2005, Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) untuk selanjutnya disebut Uji Tuntas adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Dalam kenyataannya Uji Tuntas tidak hanya berguna untuk kegiatan transaksi di Pasar Modal saja, akan tetapi juga untuk transaksi di luar pasar modal, seperti akuisisi suatu perusahaan oleh investor, pemberian kredit oleh kreditur maupun bagi internal perusahaan sendiri.

MANFAAT UJI TUNTAS

Secara singkat, manfaat uji tuntas adalah :

  1. secara umum adalah untuk mengetahui riwayat perusahaan dari segi hukum atas perusahaan dari mulai pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan tersebut, terutama dari segi riwayat permodalan, riwayat pemegang saham, izin-izin yang dimiliki, aset-aset yang dimiliki perusahaan, hutang-hutang perusahaan beserta pembatasan-pembatasan yang dikenakan kepada perusahaan karena adanya hutang, aset yang dijaminkan amuapun perkara yang sedang dihadapai oleh perusahaan.
  2. Bagi investor adalah untuk mengetahui riwayat perusahaan dari segi hukum atas perusahaan target dari mulai pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan target tersebut.
  3. Bagi kreditur adalah untuk mengetahui kondisi legalitas perusahaan yang akan menjadi debiturnya, termasuk aset-aset yang dimiliki baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dan aset yang telah dijaminkan kepada kreditur lainnya, kondisi perjanjian hutang dengan kreditur lainnya.
  4. Bagi internal perusahaan adalah sebagai kontrol atas jangka waktu izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan, jangka waktu sertifikat kepemilikan aset seperti sertifikat tanah atau asuransi, tindakan-tinbdakan yang harus mendapat izin kreditur jika perusahaan mempunyai perjanjian kredit serta koreksi atas hal-hal yang masih harus dilengkapi oleh perusahaan.
  5. Bagi Konsultan hukum adalah sebagai dasar untuk membuat legal opini atas perusahaan yang di uji tuntas tersebut, sesuai dengan tujuan dan keperluan dibuatnya uji tuntas.
  6. Bagi masyarakat umum, adalah sebagai bahan informasi tentang perusahaan (tentunya perusahaan publik saja) dan bahan pertimbangan untuk membeli saham atau produk lainnya jika ingin berinvestasi di pasar modal.

MATERI UJI TUNTAS

Sesuai dengan Standar yang dikeluarkan oleh HKHPM, secara umum materi Uji Tuntas secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

a. Anggaran dasar Perusahaan
a.1. Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:
i. akta pendirian Perusahaan;
ii. seluruh perubahan anggaran dasar.

a.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:
iii. kegiatan usaha Perusahaan;
iv. ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan
v. pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

b. Notulen rapat
b.1. Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:
i. notulen Rapat Direksi;
ii. notulen Rapat Komisaris; dan
iii. notulen Rapat Umum Pemegang Saham.

b.2. Notulen rapat sebagaimana tersebut pada huruf b.1. adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam lima tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.3. Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham, diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.

c. Saham dan permodalan
c.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:
i. jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut.
ii. sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah:
iii. sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas,
iv. apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.3. Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.

d. Direksi dan dewan komisaris
d.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:
i. susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat;
ii. identitas diri.

d.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya.

e. Ijin dan persetujuan
e.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:
i. jenis;
ii. jangka waktu;
iii. instansi yang menerbitkan;
iv. pemegang ijin;
v. hak, kewajiban, dan larangan;
vi. sanksi; dan
vii. pentaatan.

e.2. Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatan usahanya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan yang harus dilihat disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

f. Aset

f.1. Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.
f.2 Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:
i. status kepemilikan atau penguasaan atas aset;
ii. sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada; dan
iii. pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

g. Asuransi
g.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:
i. penanggung;
ii. jenis asuransi;
iii. resiko yang ditanggung;
iv. obyek yang diasuransikan;
v. jumlah pertanggungan;
vi. jangka waktu asuransi; dan
vii. klausula bank, bila ada.

g.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

h. KetenagakerjaanHal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:
i. bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;
ii. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan;
iii. penggunaan tenaga kerja asing;
iv. jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
v. program dana pensiun untuk karyawan;
vi. pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR); dan
vii. izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).

i. Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah:
i. pihak dalam perjanjian;
ii. obyek perjanjian;
iii. nilai perjanjian;
iv. hak dan kewajiban para pihak;
v. pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;
vi. klausula pengakhiran
vii. kalusula cidera janji
viii. pentaatan.

j. Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan

j.1. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.

j.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya.

j.3. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.

k. Laporan keuangan dan management letter. Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta management letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selamat Datang di Website AlFarisiFadjari.com

Selamat Datang di Website AlFarisiFadjari.com

Posted in Uncategorized | 2 Comments